Dewan Pers: Wartawan Sejahtera Hasilkan Produk Baik

139

Koransawala.com |  Mataram — Ketua Dewan Pers Bagir Manan meyakini bila para wartawan di Tanah Air dapat disejahterakan maka akan menghasilkan karya jurnalistik yang lebih baik lagi.
“Saya sendiri punya keyakinan kalau para wartawan dapat disejahterakan saya yakin mereka akan menghasilkan produk yang lebih baik,” katanya kepada wartawan pada acara pembukaan pameran Hari Pers Nasional (HPN) 2016, di Lombok Barat, NTB, Sabtu (6/2), seperti dilansir Antara.
Menurut Bagir pihaknya sudah lama memperjuangkan agar setiap perusahaan pers mematuhi ketentuan nilai minimum pengupahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. “Agar ketentuan UU mengenai minimun gaji para wartawan dipenuhi itu sudah lama kami perjuangkan,” kata dia.
Namun, ujar Bagir, Dewan Pers sebagai satu lembaga yang hanya memberikan anjuran-ajuran tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pelaksanaan aturan sangat bergantung pada kesadaran perusahaan pers.
Dia juga mengatakan, pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di lingkup profesi jurnalis tergantung skala perusahaan media, seperti media besar di Jakarta, sudah menjalankan aturan sesuai UU. Bahkan, wartawan media besar di Jakarta, sudah tidak ada keluhan apa-apa soal kesejahteraan.
“Tapi kalau pers di daerah masih masalah. Pers di daerah itu dia mempunyai keterbatasan, terutama soal sumber pendapatan dan itu sangat berpengaruh terhadap upaya memberikan kesejahteraan,” tuturnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga menyinggung soal kesejahteraan para jurnalis yang masih harus mendapat perhatian. “Ayo dukung supaya industri pers kita menjadi lebih baik. Wartawan bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tapi juga nasibnya,” ujar Rudiantara.

Negara Diminta Biayai Uji Kompetensi Wartawan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad meminta negara harus membiayai uji kompetensi wartawan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya wartawan.
Farouk menyatakan wartawan memiliki andil dalam pembangunan sosial kemasyarakatan dan pembangunan demokrasi di Tanah Air. “Kenapa wartawan harus membayar saat mengikuti ujian kompetensi. Negara harus menyiapkan anggaran untuk mendorong peningkatan kapasitas para wartawan,” kata Farouk dalam diskusi serangkaian Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, NTB, Sabtu (6/2).
Menurut Farouk Dewan Pers tidak harus sibuk mencari sponsor untuk mencari anggaran uji kompetensi bagi para wartawan padahal kontribusi pers dalam menyebarluaskan informasi ke publik semata-mata untuk kepentingan bangsa.
“DPD siap mendukung dan memperjuangkan usulan anggaran kompetensi wartawan untuk dianggarkan melalui APBN. Ini penting untuk peningkatan kualitas para wartawan,” tutur Farouk.
Farouk menyatakan wartawan tidak dapat disamakan dengan profesi penasihat hukum, konsultan proyek atau akuntan publik yang memungut biaya dalam mendampingi klien atau para konsultan dalam merencanakan kegiatan proyek.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono menyambut baik gagasan DPD yang mendorong pembiayaan uji kompetensi wartawan oleh negara. “Salah satu sebab sehingga jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi masih minim adalah kesulitan biaya. Mudah-mudahan ide DPD memfasilitasi kesulitan biaya uji kompetensi wartawan terwujud,” kata Margiono. (obs)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY