Komisi V : Eks Anggota Gafatar Perlu Penanganan Khusus

133

Koransawala.com | Bandung: Kunjungan Pimpinan DPRD Dan Komisi V DPRD Jabar Ke Penampungan Ekas Anggota Gafatar di Dinsos Jabar
Komisi V DPRD Jawa Barat kunjungi eks anggota Gafatar yang ditampung di Dinas Sosial Propinsi Jabar. Penanganan eks anggota Gafatar sebelum dikembalikan ke dserah asal harus mendapatkan pembinaan yang menyeluruh. Sebanyak 400 orang lebih asal Jabar tergabung dalam aliran sesat tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengatakan, penanganan eks anggota Gafatar tidak semudah mengembalikan ke daerah asal. Perlu ada pemahaman secara menyeluruh baik secara religius maupun ideologis. Pasalnya, kebanyakan dari eks anggota Gafatar masih meyakini ajaran yang dianutnya.
“Tentunya bukan hanya pembinaan biasa saja, perlu ada pembinaan religius yang meluruskan cara pandang beragama yang benar,” ujar Syamsul usai mengunjungi wisma eks anggota Gafatar di Dinsos Jabar, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Rabu (3/02/2016).
Dia menambahkan, koordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan masa pemulihan eks anggota Gafatar sangat diperlukan. Banyak pihak yang harus dilibatkan untuk menanganinya. Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan dan para tokoh agam harus daoat berkontribusi untuk pemulihannya.
“MUI juga harus berperan untuk meluruskan mereka akibat cara pandang agama yang berbeda, ini bisa berdampak pada kemerosotan paham agama yang kita yakini selama ini,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, Dinsos Jabar harus dapat menprediksikan kebutuhan dan fasilitas serta perencanaan untuk penanganan eks anggota Gafatar tersebut. Sebab, adanya pemulangan eks anggota Gafatar tidak terbebankan pada APBD tahun anggaran 2015. Karena itu, rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada penanganan harus lebih menyeluruh.
“Anggarannya kan tidak tersusun dalam APBD, masuknya kepada anggaran tidak terduga,” ujar Yomanius.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Rustandie mengatakan, penyimpangan tersebut lebih cenderung permasalahan ekonomi, menjadi salah satu indikasi penyebab eks anggota Gafatar. Persoalannya yakni bagaimana membangun manusia seutuhnya. Usai penanganan ditempat penampungan selama tujuh hari tidak bersifat esensial, tetapi pasca penanganan itulah yang harus diperhatikan.
“Bagaimana peran pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat secara merata,” tandas Rustandie.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Jabar turut menghadiri ke tempat penampungan eks anggota Gafatar. Ketua DPRD Jabar, Inneu Purwadewi Sundari dan Wakil DPRD Jabar, Haris Yuliana, berdialog dengan sejumlah penghuni eks anggota Gafatar. | Sobur

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY