Pungli Di Sekolah Berselimut Bermacam Modus

268
Ilustrasi

Oleh: Yudha Hamzah

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Unsur-unsur perbuatannya mirip dengan unsur perbuatan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Sungguh sangat ironis permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan ini. Di tengah-tengah gencarnya upaya pemberantasan buta huruf melalui program wajib sekolah 12 tahun dan tanpa dipungut biaya bagi kalangan tertentu, nyatanya masih banyak lembaga pendidikan tertentu yang akrab dengan budaya pungutan liar. Alih-alih peningkatan kualitas. Padahal menuntut ilmu secara formal merupakan sektor strategis dan kunci bagi bangsa ini untuk menapakkan kaki ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik.

Banyaknya pungutan liar di sekolah, terjadi karena tidak terbukanya sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Padahal, untuk jenjang sekolah SD dan SMP,SMA  tidak diperkenankan memungut biaya apa pun yang terkait untuk biaya operasional sekolah karena sudah ada Bantuan Operasional Siswa (BOS).

Pungutan liar tersebut, biasanya banyak terjadi setelah siswa diterima di sekolah, bukan pada saat proses penerimaan siswa baru. Bentuk pungutan tersebut dapat bermacam-macam, mulai dari uang bangunan, uang buku,uang studi tour bahkan  uang pensiun guru,  dan sebagainya.

Selain melalui PPDB  (Penerimaan Peserta Didik Baru), modus pungli pun beragam. Seperti di beberapa sekolah, pungli dilakukan beberapa guru dengan mengadakan les tambahan  mata pelajaran yang di UN-kan, setiap siswa dibebankan iuran Rp. 100.000 per bulan untuk setiap mata pelajaran.

Kenapa ini disebut pungli ? Karena guru tersebut seperti sengaja tidak menerangkan pelajaran yang seharusnya siswa terima jam mereka mengajar. Padahal mereka sudah mendapatkan sertifikasi dan kesejateraan PNS dari pemerintah. Sekolah tidak melakukan tindakan tegas, terhadap pelanggaran ini.

Tidak berhenti sampai disini, biaya alat-alat kebersihan kelas dan ATK (Alat Tulis kantor) dibebankan ke siswa, padahal   seharusnya dana ini dibiayai oleh Dana BOS. Entah Dana BOS yang tidak mencukupi operasional sekolah atau karena terhambat proses pencairannya bahkan mungkin dan BOS nya  tidak memadahi lagi sebab sudah disunat oleh “Bos ” alias oknum pemangku kebijakan di lembaga terkait.

Data-data di atas hanyalah segelintir kasus pungli di sekolah yang  diungkap pada tulisan ini, ibarat fenomena gunung es yang tanpak kepermukaan  hanya bagian puncaknya saja sementara  lereng dan  kakinya tertancap dengan kokoh pada bidang yang lebih besar dan teramat luas.

Praktek  Pungutun  liar yang sering terjadi di sekolah melalui berbagai modus antara lain :

           Seragam sekolah, bahkan untuk kegiatan yang diselenggarakan untuk menyambut siswa       baru dan lain-lain.

           Memungut biaya untuk fasilitas kelengkapan kelas. (Uang Kas siswa)

           Memungut  dana dari  siswa sebagai biaya les tambahan di luar jam belajar.

           Dan banyak lagi modus-modus pungli lainnya.

Penyunatan dana BOS yang sering dilakukan oleh para oknum pemangku kebijakan di lingkungan Dinas pendidikan dan pemda setempat,( ini yang di sebut dengan faktor eksternal)   membuat para pengelola pendidikan mengabil langkah sepihak untuk menutupi kekurangan dana operasional sekolah melalui pemungutan dana dari siswa/ wali murid. Semestinya hal tersebut tidak semestinya terjadi sebab mekanisme  pencairan BOS administrasi telah diatur.

Merujuk pada uraian di atas dapat di fahami bahwa secara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah tentang  mekanisme pencairan dana BOS dan  Peraturan  yang berkenaan dengan  pungutan dana dari para siswa sebagaimana permendiknas nomor 44 tahun 2012  belum juga mampu mencegah terjadinya pungutan liar baik yang dilakukan oleh oknum pemangku kebijakan di instansi terkait maupun di sekolah.

Praktek ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan prima  yang harus dilakukan oleh aparatur negara bahkan lebih jauh  lagi pungli dapat dikatagorikan sebagai bentuk gratifiksi atau korupsi.  Dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para oknum tersebut secara sengaja mereka  telah menciderai jalannya reformasi birokrasi khususnya dalam pelaksanaan 8 (delapan)  area perubahan reformasi birokrasi khususnya area mind set dan culture set.

Seharusnya  di era reformasi ini aparatur pemerintah sudah menerapkan nilai-nilai  dan budaya organiasi pemerintah secara konsisten dan konsekwen dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dan implementasi nilai-nilai    tersebut dalam sikap aparatur  saat melaksanakan tugas sehari-hari inilah yang disebut dengan budaya kerja.

Setelah diketahui  beberapa modus operandi dari praktek pungli sebagaimana dimaksud  di atas maka dapat kita fahami bahwa terjadinya hal tersebut karena  lemahnya komitmen “oknum guru/ pejabat sekolah” terhadap tugas pelayanan yang seharusnya diberikan secara profesional, tansparan dan akuntabel. Dan hal ini  menunjukan bahwa pengembangan dan internalisasi budaya kerja  pada unit kerja  tersebut belum optimal.

Tidak terinternalisasinya nilai-nilai budaya organisasi kedalam  diri seseorang  pegawai/karyawan  akan melahirkan sikap dan prilaku yang tidak sejalan  bahkan  bisa menyimpang dari tujuan organisasi. Oleh karena itu sudah seharusnya para pemangku kebijakan disetiap unit kerja  melakukan pengembangan  budaya kerja dilingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 39 tahun 2012 tentang  Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

Sebaik apapun  konsep, teori maupun peraturan, jika tidak ditindaklanjuti dengan  pelaksanaan/implementasi sama halnya dengan menumpuk dokumen  berharga tapi tidak berguna, oleh karena itu  Permen PAN nomor 39 tahun 2012 ini harus ditindak lanjuti  oleh seluruh instansi pemerintah.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY