Desember 11, 2017

Aklamasi Menghadang Regenerasi ?

Aklamasi Menghadang Regenerasi ?

Oleh :  Yudha Hamzah

Akhir-akhir ini sering muncul fenomena aklamasi di berbagai cara pemilihan. Tidak hanya terjadi di partai yang dinotasikan sebagai partai mumpuni,  namun juga sudah merebak ke sendi-sendi pemilihan lainnya. Tragisnya lagi, kader kader  muda juga ada yang membonceng proses aklamasi dalam proses estafet kepemimpinan.

Barangkali benar apa yang diungkapkan oleh Winston Churchill, “it has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried”. Demokrasi bukan sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik dari DEMOKRASI.

Aklamasi merupakan proses untuk menghadang regenerasi dan melanggengkan kekuasaan. Padahal sebenarnya, regenerasi itu untuk kemajuan suatu partai dengan membuka keterbukaan dalam pemilihan ketua umum dan kepengurusan baru dalam kekuasaan.  Meski aklamasi merupakan bagian dari demokrasi. Maksudnya Demokrasi TERPIMPIN ( Tergantung Saha nu Mingpin).

Seringkali para senior organisasi yang sedang menjabat, memiliki kekuatan untuk melanggengkan kekuasaannya kembali. Karena, senior yang sedang menjabat tersebut dapat memberikan sanksi kepada para anggotanya apabila anggotanya tidak mengikuti keinginan dia untuk melanggengkan posisi mereka sebagai ketua.

Selain sanksi, orang yang menjabat dan punya kekuatan dalam partai atau organisasi tersebut juga bisa memberikan teror serta ancaman. Bahkan “pemecatan” bagi yang tidak mau mengikuti perintah senior tersebut.

Selain sanksi yang akan diterima para anggota yang tidak menuruti keinginan senior, mereka juga sering menggunakan instrumen lainnya untuk melanjutkan kembali kekuasaan yang mereka jabat saat ini. Ada yang menyebut, instrumen itu bisa berbentuk pemberian hadiah apabila mereka berhasil melanggengkan kekuasaan melalui jalan aklamasi.

Hal inilah harus dihindari oleh suatu organissi. Pasalnya, dengan membuka regenerasi kepengurusan dalam organisasi dapat memberi strategi baru untuk menghadapi pemilihan kedepannya.

Kita masuk kedalam pemilihan ketua PGRI Kabupaten Bandung, santer terdengar bahwa pemilihan tersebut akan menggunakan proses aklamasi, Mudah mudahan ini tidak terjadi. Tapi jika ini terjadi, bukankah ini suatu kemunduran bagi Organisasi yang begitu besar di Indonesia ?. Jika kita melihat kepada pemilihan ketua kelas di sekolah sekolah dasar, mereka sudah menggunakan proses demokrasi murni. Masa sih PGRI kalah dibanding siswa Sekolah Dasar.

Aklamasi bukanlah jalan yang mutlak. Aklamasi bisa sah atau diterima jika seluruh peserta menyuarakan untuk setuju. Artinya, jika ada peserta yang menyatakan tidak setuju maka aklamasi tidak berlaku. Atau Aklamasi bisa dilakukan jika tidak calon lain. Jika kita melihat kepada syarat untuk menjadi anggota PGRI dalam Pasal 6 Anggota Biasa adalah sebagai berikut :

 para guru/dosen dan tenaga kependidikan,

  1. para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan,
  2. mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan,
  3. mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan,
  4. pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI. pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.

Melihat ketentuan diatas, tentu saja dengan jelas dan gamblang bahwa yang berhak memilih dan di pilih menjadi ketua PGRI adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang di luar kedua tenaga tersebut, tahu diri lah atau malah nekad ? Mengutip motto salah satu pasangan PILKADA, ‘ Serahkan kepada AHLINYA. Tentu ini akan lebih baik.

Pembahasan lainnya, jika ini kabar yang benar dimana tempat pemilihan akan diadakan di Pangandaran. Secara logika,  pemilihan ketua PGRI Kabupaten Bandung koq di Pangandaran ?, apakah di Kabupaten Bandung tidak ada tempat yang cukup luas untuk menampung para anggota sehingga pemilihan tersebut harus diadakan di Pangandaran ? ( Stadion Jalak Harupat oge lega keneh) .

Disamping itu, penyelenggaraan tersebut  tentu saja memakan biaya yang cukup besar, Ini merupakan suatu keanehan budaya di Kabupaten Bandung,  sebagian besar kegiatan Dinas Pendidikan selalu saja diadakan di Pangandaran. Heheheheh. Tapi ini menurut penulis, jika ini juga merupakan kabar yang benar. Tapi penulis hanya berharap jika pemilihan ketua PGRI Kabupaten Pangandaran akan diselenggarakan di Kabupaten Bandung. Jadi terkesan adil. Harapan penulis juga, mudah mudahan ini kabar yang tidak benar atau HOAX saja.

Jika saja penulis dapat mencalonkan menjadi ketua, maka slogan yang aka penulis gunakan adalah  Saya Akan Lakukan Yang Terbaik, Tapi Saya Tidak Bisa Menjanjikan Apa-apa”.. Wassalam.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *