EFEK DOMINO ROTASI KEPALA UPT PENDIDIKAN

325

 

Oleh : Yudha Hamzah (Pakar Belegugologi)

Rotasi adalah kegiatan pemindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain, Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi atau dirotasi antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di intansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Tujuan dari adanya mutasi adalah sebagai bentuk dari penyegaran dalam instansi pemerintahan, mengurangi rasa bosan pegawai terhadap pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai.

Apabila mengkaji aspek kualitas aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintah daerah, terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Beberapa gambaran rotasi pejabat struktural di daerah terdapat  ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berbicara mengenai rotasi kepala UPT Pendidikan TK/SD yang belum lama ini dilakanakan oleh Pemkab Bandung, dirasa tidak sesuai dengan tujuan diatas karena dilain pihak para Kepala UPT Pendidikan tersebut belum lama menjabat di wilayah yang mereka tempati sekarang dan belum menuntaskan program yang akan mereka jalankan. Itu memang di sebagian kecamatan saja. Akan tetapi dampak dari rotasi ini akan menjadikan efek domino bagi kelangsungan program belajar mengajar siswa.

Mari kita runtut efek domino yang disebabkan rotasi ini. Pertama, jika kita meng-analogikan ibarat pohon yang masih tumbuh dalam bentuk tunas sudah di tebang dan digantikan dengan jenis pohon yang baru, jika ini terjadi kapan kita bisa melihat hasil dan buah apa yang dihasilkan pohon tersebut, sedangkan dengan ditanamnya pohon yang baru kita belum mengetahui jenis apa pohon baru tersebut. Disini penulis hanya menggunakan analogi karena menurut penulis pemegang kebijakan di Kabupaten Bandung adalah orang orang yang pintar dan bijaksana. Tidak bijaksana, bijaksini dan bijaksono.

Kedua.  jika pemegang kebijakan adalah orang orang yang bijaksana, maka dengan adanya wacana pembubaran UPT Pendidikan,  hal ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang sia sia. Ibarat kita merehabilitasi rumah sedangkan kita sendiri tahu bahwa rumah kita dalam beberapa bulan akan digusur Pemda. Ieu asa pagawean si Kabayan mun di pikir pikir  mah. Ini mungkin hanya menurut pemikiran penulis saja, maklum bahwa penulis ini merupakan seorang pakar BELEGUGOLOGI.

Ketiga. Dengan adanya rotasi ini tentu saja ada Serah Terima Jabatan dan Pelantikan, ehh terbalik, harusnya pelantikan dulu baru sertijab. Dimana kegiatan tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi masih menurut penulis mungkin saja biaya tersebut sebelumnya sudah dianggarkan Pemkab Bandung atau dari Dinas Pendidikan, atau dari mana sajalah yang penting kegiatan ini bias dilaksanakan secepatnya. Penulis kembali salah menulis, seharusnya bisa dilaksanakan, bukan BIAS dilaksanakan.

Keempat, ini merupakan puncak dari efek rotasi. Setelah pelantikan dan sertijab dilaksanakan, maka otomatis di setiap kecamatan yang mendapatkan pemimpin baru akan melaksanakan kegiatan pisah sambut antar pejabat lama dan pejabat baru. Ini jelas tidak akan berpisah begitu saja dan menyambut dengan apa adanya.

Sesuai dengan kebiasaan kita orang timur yang menjunjung tinggi adat istiadat dan keramah-tamahan, acara pisah sambut tentu saja disertai dengan pemberian cinderamata dan acara semi resepsi yang jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Seperti halnya pemberian cindera mata kepada pejabat yang lama pasti memberikan sebuah kenang kenangan yang dapat dikenang dengan baik. Baik itu berbentuk cincin emas beberapa gram, jam tangan dengan merek dan harga tertentu atau barang lain yang bisa dikenang dengan baik. ( Tidak mungkin memberikan ember yang sudah bocor).

Dengan acara tesebut tentu saja memerlukan biaya, dan seperti biasa untuk biaya tersebut dikumpulkan secara rereongan dari setiap sekolah yang jumlah angka nol nya mungkin 6 digit.  Pertanyaannya adalah apakah para Kepala Sekolah mau merogoh dari kocek pribadi mereka untuk biaya kegiatan tersebut?. Jika tidak,  maka jalan pintas adalah dengan menggunakan Dana BOS. Ini hanya perkiraan penulis saja dan mungkin terjadi di kabupaten dan kota lain, sedangkan di Kabupaten Bandung hal seperti ini tidak jarang ditemukan. Dari pertanyaan pertama, timbul pertanyaan kedua, apakah dana BOS bisa dipergunakan untuk itu ?.  Pertanyaan ketiga adalah jika sudah dipergunakan, bagaimana kepala sekolah meng-SPJ kan pengeluaran tersebut ?. Pertanyaan ke empat apakah ini merupakan pem-bully an secara tidak langsung dari kepala sekolah kepada siswa sekolah tersebut, Saya akan membahas ini pada tulisan berikutnya saja.

Kesimpulan dari semua itu menurut penulis adalah suatu ambigu, dimana selama ini sekolah mengajarkan hal hal tentang kejujuran kepada siswa, sedangkan para kepala sekolah terpaksa melaksanakan ketidak jujuran.

Tulisan ini hanya menurut pakar BELEGUGOLOGI, jadi wajar saja jika ada belegugisasi di dalamnya. Dasar Penulisna Belegug.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY